Belanja perlindungan sosial turun 29,9% menjadi Rp 34,3 triliun pada Februari 2023, dibandingkan Rp 48,9 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sayangnya tidak menyampaikan terkait dengan penyebab penurunan. Namun, hal ini bisa dipahami mengingat telah tiadanya bantuan PEN pada tahun ini.
Dia mengungkapkan pos paling tinggi dibukukan melalui belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 9,6 triliun.
Adapun, belanja meliputi Kementerian Sosial untuk PKH, kartu sembako dan bansos kebencanaan. Kemudian, Kementerian Pendidikan Budaya, Riset dan Teknologi yang mencakup bantuan KIP kuliah. Tak lupa, bantuan kebencanaan dari BNPB.
“Untuk subsidi, kami sudah menyalurkan anggaran yang sangat besar Rp 24,3 triliun sampai dengan Februari ini,” ungkap Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (15/3/2023).
“Berbagai pos yang paling besar mulai dari subsidi BBM, listrik, pupuk ada di dalam belanja ini,” sambungnya.
Dari catatan Sri Mulyani, realisasi subsidi energi a.l. BBM, minyak tanah dan LPG tabung 3 Kg serta subsidi listrik mencakup Rp 11,8 triliun. Di luar energi, subsidi bunga KUR tercatat mencapai Rp 12,5 triliun per Februari 2023.
Lebih lanjut, program khusus kartu prakerja sampai Februari 2023 mencapai Rp 59 miliar. Ini digunakan untuk pelatihan bagi 10.000 perserta.
“Program Kartu Prakerja 2023 difokuskan pada peningkatan skill/kompetensi lebih besar pada komponen biaya bantuan pelatihan dibandingkan insentif,” ungkapnya.
Selain itu, masih dalam program perlinsos, belanja transfer ke daerah untuk program BLT desa mencapai Rp 400 miliar per Februari 2023.